Daftar ekonom Indonesia
Daftar ekonom Indonesia
Berikut ini sebagian dari tokoh-tokoh ekonom Indonesia
- Ali Wardhana
- Boediono
- Emil Salim
- Faisal Basri
- Kwik Kian Gie
- Mubyarto
- Mohammad Hatta
- Soemitro Djojohadikoesoemo
- Sri Mulyani Indrawati
- Syahril Sabirin
- Syahrir
- Widjojo Nitisastro
- Raden Bei Aria Wirjaatmadja
Ali Wardhana
|
Ali Wardhana
|
|
 |
|
|
|
|
|---|---|
| Masa jabatan 19 Maret 1983 – 23 Maret 1988 |
|
| Presiden | Soeharto |
| Pendahulu | Hamengkubuwono IX |
| Pengganti | Radius Prawiro |
|
|
|
| Masa jabatan 6 Juni 1968 – 19 Maret 1983 |
|
| Presiden | Soeharto |
| Pendahulu | Frans Seda |
| Pengganti | Radius Prawiro |
|
|
|
| Lahir | 6 Mei 1928  Solo, Jawa Tengah, Hindia Belanda |
Prof. Dr. Ali Wardhana (lahir di Solo, Jawa Tengah, 6 Mei 1928; umur 82 tahun) adalah salah satu anggota penasehat perekonomian orde baru dan pernah menjabat sebagai Menko Ekonomi, Industri dan Pengawasan Pembangunan, selama 5 tahun, yaitu antara tahun 1983-1988. Sebelumnya, Ia pernah menjadi Menteri Keuangan untuk periode tahun 1968-1983.
Boediono
Prof. Dr. Boediono, M.Ec. (lahir di Blitar, Jawa Timur, 25 Februari 1943; umur 67 tahun) adalah Wakil Presiden Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2009. Ia terpilih dalam Pilpres 2009 bersama pasangannya, presiden yang sedang menjabat, Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Direktur Bank Indonesia (sekarang setara Deputi Gubernur). Saat ini ia juga mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada sebagai Guru Besar.[1] Oleh relasi dan orang-orang yang seringkali berinteraksi dengannya ia dijuluki The man to get the job done. [2]
// <![CDATA[
//
Keluarga
Boediono beristrikan Herawati dan memiliki dua anak, Ratriana Ekarini dan Dios Kurniawan.
Pendidikan dan Penghargaan
Gelar Bachelor of Economics (Hons.) diraihnya dari Universitas Western Australia pada tahun 1967. Lima tahun kemudian, gelar Master of Economics diperoleh dari Universitas Monash. Pada tahun 1979, ia mendapatkan gelar S3 (Ph.D.) dalam bidang ekonomi dari Wharton School, Universitas Pennsylvania.
Ia mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana tahun 1999[3] dan “Distinguished International Alumnus Award” dari University of Western Australia pada tahun 2007[4]
Karir
Boediono pertama kali diangkat menjadi menteri pada tahun 1998 dalam Kabinet Reformasi Pembangunan sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Setahun kemudian, ketika terjadi peralihan kabinet dan kepemimpinan dari Presiden BJ Habibie ke Abdurrahman Wahid, ia digantikan oleh Kwik Kian Gie.
Ia kembali diangkat sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2001 dalam Kabinet Gotong Royong menggantikan Rizal Ramli. Sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Gotong Royong, ia membawa Indonesia lepas dari bantuan Dana Moneter Internasional dan mengakhiri kerja sama dengan lembaga tersebut[5]. Oleh BusinessWeek, ia dipandang sebagai salah seorang menteri yang paling berprestasi dalam kabinet tersebut.[6]. Di kabinet tersebut, ia bersama Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dijuluki ‘The Dream Team’ karena mereka dinilai berhasil menguatkan stabilitas makroekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari Krisis Moneter 1998. Ia juga berhasil menstabilkan kurs rupiah di angka kisaran Rp 9.000 per dolar AS[7].
Ketika Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden, banyak orang yang mengira bahwa Boediono akan dipertahankan dalam jabatannya, namun posisinya ternyata ditempati Jusuf Anwar. Menurut laporan, Boediono sebenarnya telah diminta oleh Presiden Yudhoyono untuk bertahan, namun ia memilih untuk beristirahat dan kembali mengajar. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan (reshuffle) kabinet pada 5 Desember 2005, Boediono diangkat menggantikan Aburizal Bakrie menjadi Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Indikasi Boediono akan menggantikan Aburizal Bakrie direspon sangat positif oleh pasar sejak hari sebelumnya dengan menguatnya IHSG serta mata uang rupiah. Kurs rupiah menguat hingga dibawah Rp 10.000 per dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ juga ditutup menguat hingga 23,046 poin (naik sekitar 2 persen) dan berada di posisi 1.119,417, berhasil menembus level 1.100[8]. Ini karena Boediono dinilai mampu mengelola makro-ekonomi yang kala itu belum didukung pemulihan sektor riil dan moneter.
Pada tanggal 9 April 2008, DPR mengesahkan Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia, menggantikan Burhanuddin Abdullah. Ia merupakan calon tunggal yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pengangkatannya didukung oleh Burhanuddin Abdullah, Menkeu Sri Mulyani, Kamar Dagang Industri atau Kadin, serta seluruh anggota DPR kecuali fraksi PDIP[9]
Ketika namanya diumumkan sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada bulan Mei 2009, banyak pihak yang tidak bisa menerima dengan berbagai alasan, seperti tidak adanya pengalaman politik, pendekatan ekonominya yang liberal, serta bahwa ia juga orang Jawa (SBY juga orang Jawa). Namun demikian, ia dipilih oleh SBY karena ia sangat bebas kepentingan dan konsisten dalam melakukan reformasi di bidang keuangan. Pasangan ini didukung Partai Demokrat dan 23 partai lainnya, termasuk PKB, PPP, PKS, dan PAN. Pada Pemilihan Umum 8 Juli 2009, pasangan SBY-Boediono menang atas dua pesaingnya, Megawati—Prabowo dan Kalla—Wiranto.
Jabatan lain
- Executive Board for Asia – Wharton Advisory Boards, The Wharton School of the University of Pennsylvania [10]
- Commissioner of Commission on Growth and Development [11]
Jabatan politik
Boediono (bersama istri, Herawati), berbincang dengan Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibyo sesaat setelah menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM.
Boediono menjadi calon wakil presiden 2009-2014 mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dideklarasikan 15 Mei 2009 di Sasana Budaya Ganesha kota Bandung. Jika terpilih, dia akan menjadi wakil presiden pertama yang berlatar belakang ekonomi dan non-partisan setelah Mohammad Hatta (wakil presiden pertama RI). Dalam acara ini dirilis sistem ekonomi moralistik, manusiawi, nasionalistik dan kerakyatan atau kemasyarakatan, [12]. Boediono berangkat ke Bandung dengan menggunakan kereta api regular Parahyangan [13][14]
Pro dan Kontra
Baik sekarang sebagai calon wakil presiden maupun ketika masih menjabat Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Ekonomi, ataupun Gubernur BI, kebijakan Boediono disikapi secara beragam oleh berbagai kalangan.
- Pasar diprediksi akan sambut positif pemilihannya sebagai calon wakil presiden[15][16][17]
- Beberapa pengusaha merasa sangat yakin dengan kemampuan ekonominya, namun masih meragukan kemampuan politiknya[18]
- Isu penentangan Boediono sebagai cawapres yang lain adalah bahwa ia tidak mewakili tokoh partai, dan ia bukan pula representasi dari partai politik Islam sebagaimana Gus Dur-Mega, Mega-Hamzah Haz dan SBY-JK [19] [20]
- Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara dan Perbankan Syariah berhasil diwujudkan ketika Boediono menjabat Menteri Koordinator Perekonomian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. [21] [22]
- Hendri Saparini, orang dekat Rizal Ramli[23][24], dan analis ekonomi-politik, melihat Boediono, yang kini menjabat gubernur BI hendak membawa negara Indonesia ke arah neoliberal. Indikasinya, utang negara secara nominal bertambah Rp 400 triliun dalam periode 2004-2009.[25]. Walau demikian, perlu dicatat bahwa sebenarnya rasio hutang(debt ratio) kita turun drastis dari 100% di tahun 1999, 56% di tahun 2004, dan tahun 2009 tinggal 30-35% [26] sekalipun nominal besarnya utang kurang lebih sama selama periode 2003-2008[27]
- Pada saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Boediono menyatakan bahwa pada dasarnya subsidi bagi rakyat harus dihapus. Ketika para petani tebu meminta proteksi, Boediono dengan menyarankan agar petani tebu menanam komoditas lain bila tebu dinilai tidak menguntungkan, ini dinilai sejumlah kalangan bertentangan dengan orientasi kemandirian pangan. Tampaknya pendapat Boediono sejalan dengan Taufiq Kiemas, suami Megawati, yang menyatakan bahwa subsidi seperti candu. [28]
- Kwik Kian Gie mengatakan, Boediono memiliki peran penting dalam proses keluarnya kebijakan pemerintah terkait penyelesaian BLBI. Pasalnya, Boediono saat itu merupakan menteri keuangan pemerintahan Megawati yang tahu betul tata cara penyelesaian utang bagi para obligor BLBI. Dia (Boediono) tahu seluk-beluk ini (BLBI)[29][30]
- Sejumlah ekonom seperti Ekonom UGM, Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro dan Chief Economist BNI, Tony Prasetiantono, menilai tuduhan kepada Boediono sebagai figur yang mengusung neoliberalisme dan titipan dari pihak asing sangatlah tidak berdasar. Boediono justru termasuk orang yang dekat dengan almarhum Prof. Mubyarto, tokoh UGM yang terkenal dengan gagasan ekonomi kerakyatan. Sepulang dari lulus PhD di Wharton School, University of Pennsylvania, Boediono turut membantu Prof. Mubyarto mengorganisasi Seminar Ekonomi Pancasila saat Dies Natalis Fakultas Ekonomi UGM di Bulaksumur, September 1980. Ketika hasil seminar ini dibukukan berjudul ‘Ekonomi Pancasila‘ (penerbit BPFE Yogyakarta) tahun 1981, Boediono adalah editor buku tersebut. ‘Ekonomi Pancasila’ inilah yang bertransformasi dan dikenal sebagai ‘Ekonomi Kerakyatan’ belakangan ini. [31][32]
- Ekonom Faisal Basri juga menganggap tudingan ‘neoliberal’ dan ‘antek IMF’ pada Boediono sangat tidak berdasar. Ia justru menganggap kinerja Boediono dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti di pemerintahan Megawati cukup mengesankan dalam menstabilkan perekonomian Indonesia yang kacau kala itu. Boediono yang masuk kembali ke pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pasca-reshuffle kabinet juga dinilai berhasil menyelamatkan perekonomian Indonesia yang sempat mengalami kemunduran dalam 2 tahun pertama Kabinet Indonesia Bersatu pra-reshuffle[33]
Karya dan Publikasi
- Mubyarto, Boediono, Ace Partadiredja. 1981. Ekonomi Pancasila. BPFE. Yogyakarta.
- Boediono. 2001. Indonesia menghadapi ekonomi global. BPFE. Yogyakarta.
- Boediono. Strategi Industrialisasi: Adakah Titik Temu ? Prisma Tahun XV, No.1. (1986)
- The International Monetary Fund Support Program in Indonesia: Comparing Implementation Under Three Presidents. Bulletin of Indonesia Economic Studies, 38(3): 385-392, December 2002.
- Kebijakan Fiskal: Sekarang dan Selanjutnya?. dalam Subiyantoro dan S. Riphat (Eds.). 2004. Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi. Peneribit Buku Kompas, 43-55 pp.
- Professor Mubyarto, 1938-2005. Bulletin of Indonesian Economic Studies 41(2):159-162, August 2005.
- Stabilization in A Period of Transition: Indonesia 2001-2004. dalam The Australian Government-The Treasury, Macroeconomic Policy and Structural Change in East Asia: Conference Proceedings, Sydney (2005), ISBN 0 642 74290 1, 43-48 pp.
- Managing The Indonesian Economy: Some Lessons From The Past?. Bulletin of Indonesia Economic Studies, 41(3):309-324, December 2005.
Catatan kaki
- ^ Boediono Diangkat Menjadi Guru Besar UGM, KOMPAS, 22 September 2006
- ^ Pak Bud, Ekonom yang Sederhana
- ^ http://mgb.ugm.ac.id/detail.php?nama=Prof.%20Dr.%20Boediono,%20M.Ec.
- ^ Suhendratio, Hendi. “Boediono Raih Penghargaan“, detikFinance, 10 Mei 2007
- ^ “Prof. Dr. Boediono, Ekonom Bertangan Dingin“, TokohIndonesia.COM
- ^ Profil di Business Week. Edisi 9-7-2003
- ^ http://politik.vivanews.com/news/read/55382-mengenal_boediono
- ^ http://www.detikfinance.com/read/2005/12/02/164503/491163/6/arsip.html
- ^ http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=2068&Itemid=59
- ^ http://www.wharton.upenn.edu/whartonfacts/advisory_boards/bdasia.cfm
- ^ http://www.growthcommission.org/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=130
- ^ Boediono Janji Rilis Kebijakan Prorakyat
- ^ Canda Tawa di Kereta Boediono Seharga Rp 52 Ribu/Orang
- ^ Boediono Naik Parahyangan ke Bandung
- ^ “Pasar Bakal Sambut Positif jika Boediono Cawapres“, KOMPAS, 14 Mei 2009
- ^ Gustia, Irna. “Paket SBY-Boediono Positif di Mata Pasar“, detikFinance, 5 Mei 2009
- ^ Ma’ruf Muhammad. Pasar Merespons Positif Boediono, Okezone, 13 Mei 2009. Diakses pada 23 Mei 2010.
- ^ http://www.poskota.co.id/?p=2785
- ^ PKS, PAN, dan PPP Tolak Boediono karena Tak Representasikan Islam
- ^ PKS Temui SBY untuk Tagih Janji
- ^ Selamat Datang UU Perbankan Syariah
- ^ Meski Ambisius, Target Pertumbuhan Bank Syariah Bisa Dicapai
- ^ http://www.hupelita.com/baca.php?id=15130
- ^ http://www.korwilpdip.org/modules/smartsection/item.php?itemid=463
- ^ http://capresindonesia.wordpress.com/2009/05/14/pan-tolak-boediono-karena-neoliberalis/ pan tolak-boediono karena neoliberalis
- ^ http://www.kilasberita.com/kb-finance/ekonomi-a-moneter/4494-rasio-utang-indonesia-turun-jadi-34
- ^ Nominal Utang Luar Negeri
- ^ http://www.sinarharapan.co.id/berita/0804/17/sh03.html Pertanyaan untuk Prof Dr Boediono Ab-Kusuma Sinar Harapan Kamis, 17 April 2008
- ^ http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1073%3ABoediono+Bisa+Dimintai+Keterangan&catid=1%3ABerita+Terakhir&Itemid=295&lang=in Boediono tahu seluk-beluk BLBI
- ^ Kwik Tunjuk Budiono Bertanggungjawab Moril Soal BLBI. TempoInteraktif. Edisi 5-9-2007.
- ^ Mudrajat Kuncoro: Tudingan Neoliberal ke Boediono Bermuatan Politis
- ^ Prasetiantono, A Tony. Neoliberalisme. Opini. KOMPAS. Rabu 27 Mei 2009. hlmn. 6
- ^ http://faisalbasri.kompasiana.com/2009/05/14/pak-boed-yang-saya-kenal/
Kwik Kian Gie
|
Kwik Kian Gie
|
|
 |
|
|
|
|
|---|---|
| Masa jabatan 9 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004 |
|
| Presiden | Megawati Soekarnoputri |
| Pendahulu | Boediono |
| Pengganti | Sri Mulyani Indrawati |
|
|
|
| Masa jabatan 15 Juli 1999 – 23 Agustus 2000 |
|
| Presiden | Abdurahman Wahid |
| Pendahulu | Ginandjar Kartasasmita |
| Pengganti | Rizal Ramli |
|
|
|
| Lahir | 11 Januari 1935 Juwana, Pati, Jawa Tengah, Hindia Belanda |
| Agama | Kong Hu Cu |
Kwik Kian Gie (Hanzi: 郭建義, pinyin: Guo Jianyi) (lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah, 11 Januari 1935; umur 75 tahun) adalah seorang ahli ekonomi dan politikus Indonesia keturunan Tionghoa.
Kwik menjabat sebagai Menteri Koordinator Ekonomi (1999 – 2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001 – 2004). Kwik merupakan fungsionaris PDI-Perjuangan.
Selain itu, sebagai bentuk pengabdian di dunia pendidikan Indonesia, ia mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia
| Jabatan politik | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Boediono |
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional 2001-2004 |
Digantikan oleh: Sri Mulyani Indrawati |
| Didahului oleh: Ginandjar Kartasasmita |
Menteri Koordinator bidang Perekonomian 1999-2001 |
Digantikan oleh: Dorodjatun Kuntjoro-Jakti |
|
Dr.(H.C.). Drs. H. Mohammad Hatta
|
|
 |
|
|
|
|
|---|---|
| Masa jabatan 18 Agustus 1945 – 1 Desember 1956 |
|
| Presiden | Soekarno |
| Pendahulu | Tidak ada, jabatan baru |
| Pengganti | Sri Sultan Hamengkubuwono IX |
|
|
|
| Masa jabatan 29 Januari 1948 – 16 Januari 1950 |
|
| Presiden | Soekarno |
| Pendahulu | Amir Sjarifuddin |
| Pengganti | Abdul Halim |
|
|
|
| Masa jabatan 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949 |
|
| Presiden | Soekarno |
| Pendahulu | Amir Sjarifuddin |
| Pengganti | Sri Sultan Hamengkubuwono IX |
|
|
|
| Lahir | 12 Agustus 1902 Bukittinggi, Sumatera Barat, Hindia Belanda |
| Meninggal | 14 Maret 1980 (umur 77) Jakarta, Indonesia |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Partai politik | Non Partai |
| Suami/Istri | Rahmi Rachim |
| Anak | Meutia Hatta Gemala Hatta Halida Hatta |
| Agama | Islam |
Dr.(H.C.) Drs. H. Mohammad Hatta (populer sebagai Bung Hatta, lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902 – meninggal di Jakarta, 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun) adalah pejuang, negarawan, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Ia mundur dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956, karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bandar udara internasional Jakarta menggunakan namanya sebagai penghormatan terhadap jasanya sebagai salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia.
Nama yang diberikan oleh orangtuanya ketika dilahirkan adalah Muhammad Athar. Anak perempuannya bernama Meutia Hatta menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta.
// <
Perangko Satu Abad Bung Hatta diterbitkan oleh PT Pos Indonesia tahun 2002
Hatta mulai menetap di Belanda semenjak September 1921. Ia segera bergabung dalam Perhimpunan Hindia (Indische Vereeniging). Saat itu, telah tersedia iklim pergerakan di Indische Vereeniging. Sebelumnya, Indische Vereeniging yang berdiri pada 1908 tak lebih dari ajang pertemuan pelajar asal tanah air. Atmosfer pergerakan mulai mewarnai Indische Vereeniging semenjak tibanya tiga tokoh Indische Partij (Suwardi Suryaningrat, Douwes Dekker, dan Tjipto Mangunkusumo) di Belanda pada 1913 sebagai eksterniran akibat kritik mereka lewat tulisan di koran De Expres. Kondisi itu tercipta, tak lepas karena Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara) menginisiasi penerbitan majalah Hindia Poetra oleh Indische Vereeniging mulai 1916. Hindia Poetra bersemboyan “Ma’moerlah Tanah Hindia! Kekallah Anak-Rakjatnya!” berisi informasi bagi para pelajar asal tanah air perihal kondisi di Nusantara, tak ketinggalan pula tersisip kritik terhadap sikap kolonial Belanda.
Di Indische Vereeniging, pergerakan putra Minangkabau ini tak lagi tersekat oleh ikatan kedaerahan. Sebab Indische Vereeniging berisi aktivis dari beragam latar belakang asal daerah. Lagipula, nama Indische –meski masih bermasalah– sudah mencerminkan kesatuan wilayah, yakni gugusan kepulauan di Nusantara yang secara politis diikat oleh sistem kolonialisme belanda. Dari sanalah mereka semua berasal.
Hatta mengawali karier pergerakannya di Indische Vereeniging pada 1922, lagi-lagi, sebagai Bendahara. Penunjukkan itu berlangsung pada 19 Februari 1922, ketika terjadi pergantian pengurus Indische Vereeniging. Ketua lama dr. Soetomo diganti oleh Hermen Kartawisastra. Momentum suksesi kala itu punya arti penting bagi mereka di masa mendatang, sebab ketika itulah mereka memutuskan untuk mengganti nama Indische Vereeniging menjadi Indonesische Vereeniging dan kelanjutannya mengganti nama Nederland Indie menjadi Indonesia. Sebuah pilihan nama bangsa yang sarat bermuatan politik. Dalam forum itu pula, salah seorang anggota Indonesische Vereeniging mengatakan bahwa dari sekarang kita mulai membangun Indonesia dan meniadakan Hindia atau Nederland Indie.
Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda, dan di sinilah ia bersahabat dengan nasionalis India, Jawaharlal Nehru. Aktivitasnya dalam organisasi ini menyebabkan Hatta ditangkap pemerintah Belanda. Hatta akhirnya dibebaskan, setelah melakukan pidato pembelaannya yang terkenal: Indonesia Free.
Pada tahun 1932 Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Club Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia melalui proses pelatihan-pelatihan. Belanda kembali menangkap Hatta, bersama Soetan Sjahrir, ketua Club Pendidikan Nasional Indonesia pada bulan Februari 1934. Hatta diasingkan ke Digul dan kemudian ke Banda selama 6 tahun.
Pada tahun 1945, Hatta secara aklamasi diangkat sebagai wakil presiden pertama RI, bersama Bung Karno yang menjadi presiden RI sehari setelah ia dan bung karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena peran tersebut maka keduanya disebut Bapak Proklamator Indonesia.
Kehidupan pribadi
Hatta menikah dengan Rahmi Rachim pada tanggal 18 Nopember 1945 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Mereka mempunyai tiga orang putri, yaitu Meutia Farida, Gemala Rabi'ah, dan Halida Nuriah. Dua orang putrinya yang tertua telah menikah. Yang pertama dengan Dr. Sri-Edi Swasono dan yang kedua dengan Drs. Mohammad Chalil Baridjambek. Hatta sempat menyaksikan kelahiran dua cucunya, yaitu Sri Juwita Hanum Swasono dan Mohamad Athar Baridjambek.
Bung Hatta sebagai tokoh organisasi dan partai politik
Bung Hatta adalah nama salah seorang dari beribu pahlawan yang pernah memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Sosok Bung Hatta telah menjadi begitu dekat dengan hati rakyat Indonesia karena perjuangan dan sifatnya yang begitu merakyat. Besarnya peran beliau dalam perjuangan negeri ini sehingga ai disebut sebagai salah seorang “The Founding Father’s of Indonesia”.
Berbagai tulisan dan kisah perjuangan Muhammad Hatta telah ditulis dan dibukukan, mulai dari masa kecil, remeja, dewasa dan perjuangan beliau untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Namun ada hal yang rasanya perlu sedikit digali dan dipahami yaitu melihat Bung Hatta sebagai tokoh organisasi dan partai politik, hal ini dikaitkan dengan usaha melihat perkembangan kegiatan politik dan ketokohan politik di dunia politik Indonesia sekarang maka pantas rasanya kita ikut melihat perjuangan dan perjalanan kegiatan politik Bung Hatta.
Setelah perang dunia I berakhir generasi muda Indonesia yang berprestasi makin banyak yang mendapat kesempatan mengenyam pendidikan luar negeri seperti di Belanda, Kairo (Mesir). Hal ini diperkuat dengan diberlakukannya politik balas budi oleh Belanda. Bung Hatta adalah salah seorang pemuda yang beruntung, beliau mendapat kesempatan belajar di Belanda. Kalau kita memperhatikan semangat berorganisasi Bung Hatta, sebenarnya telah tumbuh sewaktu beliau berada di Indonesia. Beliau pernah menjadi ketua Jong Sematera (1918-1921) dan semangat ini makin membara dengan asahan dari kultur pendidikan Belanda / Eropa yang bernafas demokrasi dan keterbukaan.
Keinginan dan semangat berorganisasi Bung Hatta makin terlihat sewaktu beliau mulai aktif di kelompok Indonesische Vereeniging yang merupakan perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia yang memikirkan dan berusaha memajukan Indonesia, bahkan dalam organisasi ini dinyatakan bahwa tujuan mereka adalah : “ kemerdekaan bagi Indonesia “. Dalam organisasi yang keras dan anti penjajahan ini Bung Hatta makin “tahan banting” karena banyaknya rintangan dan hambatan yang mereka hadapi.
Walau mendapat tekanan, organisasi Indonesische Vereeniging tetap berkembang bahkan Januari 1925 organisasi ini dinyatakan sebagai sebuah organisasi politik yang kemudian dinamai Perhimpunan Indonesia (PI). Dan dalam organisasi ini Bung Hatta bertindak sebagai Pemimpinnya. Keterlibatan Bung Hatta dalam organisasi dan partai poltik bukan hanya di luar negeri tapi sekembalinya dari Belanda beliau juga aktif di PNI (Partai Nasional Indonesia) yang didirikan Soekarno tahun 1927. Dalam organisasi PNI, Bung Hatta menitik beratkan kegiatannya dibidang pendidikan. Beliau melihat bahwa melalui pendidikanlah rakyat akan mampu mencapai kemerdekaan. Karena PNI dinilai sebagai partai yang radikal dan membahayakan bagi kedudukan Belanda, maka banyak tekanan dan upaya untuk mengurangi pengaruhnya pada rakyat. Hal ini dilihat dari propaganda dan profokasi PNI tehadap penduduk untuk mengusakan kemerdekaan. Hingga akhirnya Bunga Karno di tangkap dan demi keamanan organisasi ini membubarkan diri.
Tak lama setetah PNI (Partai Nasional Indonesia) bubar, berdirilah organisasi pengganti yang dinamanakan Partindo (Partai Indonesia). Mereka memiliki sifat organisasi yang radikal dan nyata-nyata menentang Belanda. Hal ini tak di senangi oleh Bung Hatta. Karena tak sependapat dengan Partindo beliau mendirikan PNI Pendidikan (Partai Nasional Indonesia Pendidikan) atau disebut juga PNI Baru. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta bulan Agustus 1932, dan Bung Hatta diangkat sebagai pemimpi. Organisasi ini memperhatikan “ kemajuan pendidikan bagi rakyat Indonesia, menyiapkan dan menganjurkan rakyat dalam bidang kebathinan dan mengorganisasikannya sehingga bisa dijadakan suatu aksi rakyat dengan landasan demokrasi untuk kemerdekaan “.
Organisasi ini berkembang dengan pesat, bayangkan pada kongres I di Bandung 1932 anggotanya baru 2000 orang dan setahun kemudian telah memiliki 65 cabang di Indonesia. Organisasi ini mendapat pengikut dari penduduk desa yang ingin mendapat dan mengenyam pendidikan. Di PNI Pendidikan Bung Hatta bekerjasama dengan Syahrir yang merupakan teman akrabnya sejak di Belanda. Hal ini makin memajukan organisasi ini di dunia pendidikan Indonesia waktu itu. Kemajuan, kegiatan dan aksi dari PNI Pendidikan dilihat Belanda sebagai ancaman baru tehadap kedudukan mereka sebagai penjajah di Indonesia dan mereka pun mengeluarkan beberapa ketetapan ditahun 1933 diantaranya:
- Polisi diperintahkan bertindak keras terhadap rapat-rapat PNI Pendidikan.
- 27 Juni 1933, pegawai negeri dilarang menjadi anggota PNI Pendidikan.
- 1 Agustus 1933, diadakan pelarangan rapat-rapat PNI Pendidikan di seluruh Indonesia.
Akhirnya ditahun 1934 Partai Nasional Indonesia Pendidikan dinyatakan Pemerintahan Kolonial Belanda di bubarkan dan dilarang keras bersama beberapa organisasi lain yang dianggap membahayakan seperti : Partindo dan PSII. Ide-ide PNI Pendidikan yang dituangkan dalam surat kabar ikut di hancurkan dan surat kabar yang menerbitkan ikut di bredel. Namun secara keorganisasian, Hatta sebagai pemimpin tak mau menyatakan organisasinya telah bubar. Ia tetap aktif dan berjuang untuk kemajuan pendidikan Indonesia.
Soekarno yang aktif di Partindo dibuang ke Flores diikuti dengan pengasingan Hatta dan Syahrir. Walau para pemimpin di asingkan namun para pengikut mereka tetap konsisten melanjutkan perjuangan partai. PNI Pendidikan tetap memberikan kursus-kursus, pelatihan-pelatuhan baik melalui tulisan maupun dengan kunjungan kerumah-rumah penduduk.
Dalam sidang masalah PNI Pendidikan M.Hatta, Syahrir, Maskun, Burhanuddin ,Bondan dan Murwoto dinyatakan bersalah dan dibuang ke Boven Digul (Papua). Demi harapan terciptanya ketenangan di daerah jajahan. Walau telah mendapat hambatan yang begitu besar namun perjuangan Hatta tak hanya sampai disitu, beliau terus berjuang dan salah satu hasil perjuangan Hatta dan para pahlawan lain tersebut adalah kemerdekaan yang telah kita raih dan kita rasakan sekarang.
Sebagai tulisan singkat mengenai sejarah ketokohan Muhammad Hatta di organisasi dan partai politik yang pernah beliau geluti, kita haruslah dapat mengambil pelajaran dari hal ini. Karena sejarah tak berarti apa-apa bila kita tak mampu mengambil manfaat dan nilai-nilai positif didalamnya. Dari kehidupan Hatta di dunia politik kita bisa melihat bahwa : Munculnya seorang tokoh penting dan memiliki jiwa patriot yang tangguh dan memikirkan kehidupan orang banyak serta memajukan bangsa dan negara “bukan hanya muncul dalam satu malam” atau bukanlah tokoh kambuhan yang muncul begitu saja, dan bukanlah sosok yang mengambil kesempatan untuk tampil sebagai pahlawan dan sosok pemerhati masyarakat. Tapi tokoh yang dapat kita jadikan contoh dan panutan dalam organisasi, partai, dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesunguhnya adalah seorang sosok yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan masyarakat, ia terlatih untuk mampu memahami keinginan dan cita-cita masyarakat, serta bertindak dengan menggunakan ilmu dan iman.
Seiring dengan meruaknya wacana demokrasi, terutama di era reformasi kita bisa melihat bahwa di Indonesia berkembang berbagai partai baru yang jumlahnya telah puluhan. Dalam kenyataanya memunculkan nama-nama baru sebagai tokoh, elit partai, elit politik yang berpengaruh di berbagai partai tersebut. Ada juga tokoh politik yang merupakan wajah-wajah lama yang konsisten di partainya atau beralih membentuk partai baru. Apakah mereka sudah pantas dikatakan sebagai tokoh, elite politik / elite partai?. Sebagai salah satu sosok tokoh ideal, dengan mencontoh ketokohan Bung Hatta kita harus mampu melihat berapa persen diantara tokoh-tokoh, orang-orang penting, elite politik / elite partai di Indonesia sekarang yang telah memperhatikan kehidupan masyarakat, berapa persen diantara mereka yang sudah melakukan usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat Indonesia baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan lain-lain.
Dalam kenyataannya, kebanyakan kita melihat tokoh politik, elite politik dan tokoh-tokoh partai di Indonesia dewasa ini kurang memperhatikan kehidupan dan kemajuan masyarakat. Mereka hanya mengambil simpati masyarakat disaat-saat mereka membutuhkan suara dan partisipasi penduduk, seperti saat-saat akan diadakannnya pemilihan umum (nasional), saat diadakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada), setelah kegiatan itu berlangsung mereka mulai meninggalkan dan melupakan masyarakat. Namun ada beberapa partai dan tokoh yang sering terlihat dalam berbagai kegiatan social dan memperhatikan masyarakat.
Apakah kita masih menganggap bahwa seorang penjahat, pemaling (koruptor) yang lolos dari sergapan hukum sebagai tokoh panutan kita di organisasi, partai politik, pemerintahan, atau kehidupan sehari-hari?. Jadi pantaslah kita belajar dari ketokohan Muhammad Hatta dalam kehidupan politiknya yang selalu bertindak demi kesejahteraan dan kemajuan rakyat Indonesia.
Perpustakaan
Perpustakaan Bung Hatta memiliki lebih dari 8.000 buku, terdiri dari Sejarah, Budaya, Politik, Bahasa dan lain-lain. Hal inilah yang turut menyumbang kemampuan Beliau dalam berdiplomasi utnuk memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia
Sri Mulyani Indrawati
|
Sri Mulyani Indrawati
|
|
 Sri Mulyani Indrawati. |
|
|
Direktur Pelaksana Bank Dunia
|
|
| Mulai menjabat 1 Juni 2010 |
|
| Presiden | Robert B. Zoellick |
|---|---|
| Akan menggantikan | Juan Jose Daboub |
|
|
|
| Masa jabatan 7 Desember 2005 – 20 Mei 2010 |
|
| Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono |
| Pendahulu | Jusuf Anwar |
| Pengganti | Agus Martowardojo |
|
Pelaksana Tugas Menteri Kooordinator Perekonomian Indonesia ke-12
|
|
| Masa jabatan 13 Juni 2008 – 22 Oktober 2009 |
|
| Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono |
| Pendahulu | Boediono |
| Pengganti | Hatta Rajasa |
|
|
|
| Masa jabatan 21 Oktober 2004 – 7 Desember 2005 |
|
| Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono |
| Pendahulu | Kwik Kian Gie |
| Pengganti | Paskah Suzetta |
|
|
|
| Lahir | 26 Agustus 1962 Tanjungkarang, Lampung, Indonesia |
| Almamater | Universitas Indonesia University of lllinois Urbana Champaign |
| Agama | Islam |
Sri Mulyani Indrawati (lahir di Bandar Lampung, Lampung, 26 Agustus 1962; umur 47 tahun) adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini akan diembannya mulai 1 Juni 2010. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Begitu, dia berkantor di Kantor Bank Dunia, dia praktis meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan. Sebelum menjabat menteri keuangan, dia menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura.[1] Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008[2] dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.[3]
// < |
|
|
|
|
|---|---|
| Masa jabatan 3 April 1952 – 30 Juli 1953 |
|
| Presiden | Soekarno |
| Pendahulu | Jusuf Wibisono |
| Pengganti | Ong Eng Die |
| Masa jabatan 12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956 |
|
| Presiden | Soekarno |
| Pendahulu | Ong Eng Die |
| Pengganti | Jusuf Wibisono |
|
|
|
| Masa jabatan 6 September 1950 – 27 April 1951 |
|
| Presiden | Soekarno |
| Pendahulu | Tandiono Manu |
| Pengganti | Sujono Hadinoto |
| Masa jabatan 6 Juni 1968 – 28 Maret 1973 |
|
| Presiden | Soekarno |
| Pendahulu | M. Jusuf |
| Pengganti | Radius Prawiro |
|
|
|
| Lahir | 2 Januari 1941 Tasikmalaya, Jawa Barat, Hindia Belanda |
| Almamater | Universitas Padjadjaran Vanderbilt University |
| Agama | Islam |
Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo (lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 29 Mei 1917 – meninggal di Jakarta, 9 Maret 2001 pada umur 83 tahun) adalah salah seorang begawan ekonomi Indonesia yang terkenal. Murid-muridnya banyak yang berhasil menjadi menteri pada era Suharto seperti JB Sumarlin, Ali Wardhana, dan Widjojo Nitisastro. Selain itu beliau juga ayah dari Mantan Danjen Kopassus, Prabowo Subianto, ayah mertua dari mantan Gubernur Bank Indonesia, Soedrajad Djiwandono dan juga besan dari mantan Presiden Soeharto
Dalam pemerintahan, posisi yang pernah diemban beliau adalah sebagai Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menristek.
Bibliografi
- (nl) Raden Mas Soemitro Djojohadikoesoemo (1943) Het volkscredietwezen in de depressie, Harlem : Bohn
- (id) Sumitro Joyohadikusumo (1947) Beberapa soal keuangan, Djakarta : Poestaka Rakjat
- (id) Soemitro Djojohadikoesoemo (1946) Soal bank di Indonesia, Djakarta : Poestaka Rakjat
- (id) Soemitro Djojohadikoesoemo (1952) Laporan devisen tahun 1950 dan 1951, Djakarta : Kementerian Keuangan
- (id) Soemitro Djojohadikoesoemo (1954) Pandangan tjara2 menghadapi kesukaran2 ekonomi di Indonesia, Kementerian penerangan Republik Indonesia
- (id) Soemitro Djojohadikoesoemo (1954) Koperasi-koperasi diluar Indonesia, Djakarta : Kementerian PP dan K
- (id) Soemitro Djojohadikoesoemo (1977) Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan hankanmas
| Didahului oleh: Ong Eng Die |
Menteri Keuangan 1955 – 1956 |
Digantikan oleh: Jusuf Wibisono |
| Didahului oleh: Jusuf Wibisono |
Menteri Keuangan 1951 – 1952 |
Digantikan oleh: Ong Eng Die |
| Didahului oleh: Tandiono Manu |
Menteri Perindustrian 1950 – 1951 |
Digantikan oleh: Sujono Hadinoto |
